Beranda > Berita
Berita
Berita Terbaru
Banyu Biru Djarot Serap Aspirasi Masyarakat Nganjuk
Banteng Muda Mojokerto
17 Juni 2025
Anggota Komisi VII DPR RI, Banyu Biru Djarot, gelar jejak pendapat dengan bincang-bincang bersama masyarakat di beberapa lokasi yakni di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom, Desa Kenep Kecamatan Loceret juga Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin Banyu Biru mengatakan bahwa Agenda hari ini adalah Ngopi ( Ngbrol Pinter) atau bisa di perluas adalah silaturahmi dengan warga dimasa resesnya. “Saya bersama seluruh rekan sifatnya penyerapan aspirasi dimana kita juga telah banyak menampung aspirasi yang tentunya akan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar terwujud." Katanya. "Untuk informasi dalam waktu dekat juga akan ada pelatihan dari kementrian perindustrian di berbagai bidang dalam peningkatan skil yang nantinya dapat menjadi bekal bagi pencari kerja,maupun perintis-perintis usaha yang masing-masing ada satu per Kabupaten sesuai dapil” Imbuhnya. Tajukpun berlanjut dengan melihat langsung proses pengolahan bawah merah goreng atau brambang goreng, merupakan salah satu usaha warga yang menginspirasi sehingga dapat di tularkan ilmunya di tempat lain. Dari Tajuk di beberapa lokasi tersebut Banyu Biru mendapat banyak aspirasi yang di sampaikan kepadanya baik masalah ekonomi,sosial maupun usul pembangunan yang ingin di ajukan oleh masyarakat agar nantinya dapat terealisasi di Desanya. Dalam sambutannya di Bagor Wetan Pihaknya “menyampaikan”rasa trimakasih atas warga yang hadir dan mau beraudiensi langsung dengannya. Dimana sebagai wakil rakyat baiknya dapat mendapat informasi langsung dari sumbernya sebagai sumber yang otentik. Anggota DPR RI Banyu Biru serap aspirasi warga Mojokerto
Banteng Muda Mojokerto
11 Juni 2025
Kota Mojokerto Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banyu Biru Djarot menyerap aspirasi warga Kota Mojokerto, Jawa Timur. "Sejauh ini aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Kota Mojokerto ini dalam koridor komisi VII DPR RI," katanya di sela reses yang digelar di Kota Mojokerto, Selasa. Ia mengatakan, semua keluhan itu adalah masukan dan menjadi aspirasi perjuangan yang dibawa ke pusat. "Kapasitas saya sebagai DPR RI, makanya kalau diperhatikan di sini ini itu kan cukup lengkap ada legislatif tingkat dua dan pusatnya ada. Cak Sandi (Rachman Sidharta Arisandi) sebagai Wakil Wali Kota Mojokerto selaku pihak eksekutif ada. Jadi sebenarnya seluruh keluhan masyarakat ini harus kita perjuangkan," ujarnya. Ia mengatakan, tinggal sekarang yang menjadi fokusnya harus dilihat masalahnya seperti mengenai UMKM yang harus dikawal bersama di tengah efisiensi yang terjadi seperti sekarang ini. "UMKM kan menjadi mitra kami, ya memang memang kondisi perekonomian ini harus kita kawal bersama," ucapnya. Terkait dengan permasalahan efisiensi yang yang muncul, dalam reses tersebut dirinya mengatakan jika hal tersebut sudah menjadi kebijakan. "Hal itu juga merupakan keputusan politik besar. Itu kan secara makro politik keputusannya adalah efisiensi. Menurut saya, efisiensi harus kita jalankan tanpa mematikan kreativitas untuk memperjuangkan aspirasi. Jadi, efisiensi nya itu kita mengkaji dengan kreativitas untuk terus untuk terus merealisasikan aspirasi yang dimintakan ke kita," ucapnya. Ia menjelaskan, sengaja turun ke daerah pemilihan untuk menyapa langsung konstituen yang ada di daerah sekaligus untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. "Di tengah efisiensi dan pertarungan yang bisa menyelamatkan kita itu dengan menjaga pasukan adalah gerilya kerakyatan," katanya. Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi dalam terkait dengan keluhan warga mengatakan akan terus melakukan instrospeksi dan yang pasti memilih jalan-jalan yang memang sangat rasional untuk ditempuh. "Yang pasti memang kegiatan efisiensi ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kalau dengan rakyat kita tidak ada efisiensi. Kecuali memang pembangunan infrastruktur mungkin kita tangguhkan," ujarnya Pemkot Mojokerto Raih Peringkat Ketiga Nasional dalam Penilaian MCP, Komitmen Tingkatkan Setiap Area Intervensi
admin berita
4 Februari 2025
Kota Mojokerto - Kota Mojokerto kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat ketiga nasional dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan skor 98. Prestasi ini juga menempatkan Kota Mojokerto sebagai yang terbaik di Provinsi Jawa Timur.Penilaian MCP, yang dilakukan oleh KPK, mengukur kinerja pemerintah daerah dalam delapan area intervensi yang mencakup berbagai sektor penting dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam penilaian ini, Kota Mojokerto berhasil meningkatkan nilai pada masing-masing area intervensi dari penilaian tahun lalu. Bahkan mencapai nilai 100, pada enam area intervensi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan optimalisasi pajak.Dua area lainnya, yaitu pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), memperoleh nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan area intervensi lainnya. Pengawasan APIP mendapatkan nilai 92, sedangkan pengelolaan BMD meraih nilai 94. Meskipun begitu, Pemkot Mojokerto menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan dua area ini agar dapat mencapai hasil yang optimal.Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meraih prestasi ini. "Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini, dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, kami juga menyadari bahwa ini bukanlah nilai akhir, jadi kami akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik,” kata Gaguk.Gaguk menambahkan bahwa untuk meningkatkan kinerja di dua area intervensi yang mendapat nilai lebih rendah, Pemkot Mojokerto sudah menyusun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan."Kami akan lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pengawasan APIP dapat berjalan dengan lebih baik. Sedangkan untuk pengelolaan BMD, kami akan mempercepat proses sertifikasi aset tanah, menyelesaikan sengketa atau masalah aset yang masih dikuasai pihak ketiga, serta memastikan pelaporan BMD dilakukan tepat waktu dan akurat," lanjutnya.Gaguk juga menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh pihak terkait, mulai dari aparat pemerintah hingga masyarakat yang turut mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik."Ini adalah buah dari komitmen bersama untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang terbaik. Ke depan, kami akan terus berusaha agar kualitas kinerja pemerintah daerah semakin meningkat, dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya," lanjut Gaguk.Gaguk Tri Prasetyo juga berharap agar prestasi ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkot Mojokerto untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima. "MCP adalah alat ukur yang sangat berguna bagi kami untuk mengevaluasi diri dan mengetahui area yang perlu diperbaiki. Kami akan terus belajar dan berupaya agar Kota Mojokerto terus on the track dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutup Gaguk. Kota Mojokerto Jadi Tuan Rumah Rakor PLUT, Mas Pj: Resonansi Sampai Nasional
PLUT-KUMKM
31 Januari 2025
Mojokerto - Kota Mojokerto menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop dan rapat koordinasi konsultan serta pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) seluruh Jatim, Senin (19/8/2024).Pelaksanaan kali pertama di lingkungan Pemkot Mojokerto digelar di Gedung PLUT Maja Citra Kinarya, Jalan Kebun Agung, Prajurit Kulon.Kegiatan ini diikuti sejumlah Kepala Diskop dan UKM serta pengelola PLUT dari 8 kabupaten dan kota se-Jatim.Rakor ini pun dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, lalu dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro.Mas Pj sapaan akrab Ali dalam sambutannya mengaku, penempatan PLUT Kota Mojokerto sebagai jujukan rakor dan workshop se-Jatim merupakan suatu kehormatan."Pilihan tepat, rakor yang digagas Diskop UKM provinsi Jatim ditempatkan di Bumi Majapahit, karena kalau dari sini resonansinya pasti sampai secara nasional," ujarnya. Musrenbang 2026 Dimulai, Proses Bottom Up Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
admin berita
15 Januari 2025
KOTA MOJOKERTO-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Kota Mojokerto telah dimulai. Dengan arah kebijakan pembangunan Penguatan daya saing SDM untuk akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga kualitas hidup masyarakat berbasis social capital.Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan Musrenbang ini menjadi pembuka dari proses panjang perencanaan pembangunan. “Untuk melaksanakan pembangunan 2026 siklusnya memang sangat panjang dan disitu ada program yang sifatnya top down dan bottom up. Top down dari pusat ke daerah, bottom up dari masyarakat diusulkan menjadi program ke atas. Bapak Ibu sekalian hadir dalam rangka menyusun program yang sifatnya bottom up, usulan dari bawah ke atas,” kata Gaguk saat membuka Musrenbang di Kelurahan Wates pada Selasa (14/1).Lebih lanjut Gaguk menyampaikan Musrenbang ini juga merupakan bagian untuk menyusun dokumen anggaran pembangunan dan belanja daerah pada tahun 2026 mendatang. Dimana para peserta yang turut serta hadir dalam Musrenbang menjadi wakil masyarakat dalam proses perencanaan di dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026.“Untuk melaksanakan program pembangunan pasti dibutuhkan anggaran/dana. Namun ada keterbatasan anggaran dan juga skala prioritas sehingga tidak semua yang diusulkan dalam Musrenbang dapat terakomodir,” imbuhnya.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto Agung Moeljono Subagijo menambahkan bahwa berdasarkan arah kebijakan pembangunan 2026 terdapat 9 prioritas pembangunan.“Sembilan prioritas pembangunan yaitu perluasan lapangan pekerjaan melalui advokasi permodalan, peningkatan akurasi data terpadu penanganan kemiskinan dan PPKS, peningkatan kualitas layanan keluarga berencana, peningkatan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kerjasama antar daerah, peningkatan perkembangan UMKM melalui peningkatan wirausaha muda dan peningkatan kapasitas usaha mikro, peningkatan kualitas SDM pada setiap unit penyelenggara pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah, peningkatan TPST dan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta penurunan resiko bencana melalui pemetaan wilayah rawan bencana dan pelaksanaan mitigasi bencana,” terang Agung.Sebagai informasi Musrenbang tingkat kelurahan akan digelar pada masing-masing kelurahan mulai 14-28 Januari 2025. Dan berlanjut pada Musrenbang tingkat kecamatan pada 18-20 Februari 2024 serta Musrenbang Tematik dan Musrenbang Kota. (humas/an) Rekomendasi
Anggota DPR RI Banyu Biru serap aspirasi warga Mojokerto
11 Juni 2025
Musrenbang 2026 Dimulai, Proses Bottom Up Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
15 Januari 2025
Banyu Biru Djarot Serap Aspirasi Masyarakat Nganjuk
17 Juni 2025
Kota Mojokerto Jadi Tuan Rumah Rakor PLUT, Mas Pj: Resonansi Sampai Nasional
31 Januari 2025